Sengketa Lahan Tono Priyanto dan PT. Asmin Bara Bronang Dimediasi Pemkab Kapuas, Gugatan 115 Miliar Sebelumnya di Tolak Pengadilan

Sengketa lahan antara Tono Priyanto dan PT Asmin Bara Bronang sebelumnya telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan.

Proses mediasi tersebut dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, yakni pada 5 Februari 2026 dan 19 Februari 2026. Pertemuan itu diketahui oleh Ketua Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si.
Informasi mengenai proses mediasi tersebut diperoleh dari dokumen hasil pertemuan yang beredar di kalangan jurnalis pada Rabu, 12 Maret 2026.

Dalam dokumen itu dijelaskan, mediasi digelar untuk mencari penyelesaian atas klaim lahan yang diajukan oleh Tono Priyanto terhadap PT Asmin Bara Bronang.

Namun dalam pembahasan mediasi terungkap bahwa sebelumnya Tono Priyanto telah mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan tersebut. Gugatan itu juga ditujukan kepada empat pihak lainnya, yakni mantan Camat Kapuas Tengah, Kepala Desa Barunang, Ketua RT Dusun Tumbang Mamput, serta seorang warga Desa Barunang.

Nilai gugatan yang diajukan dalam perkara tersebut mencapai Rp115 miliar.
Perkara itu kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Kapuas dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN/KLK tertanggal 9 Desember 2025 dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Berdasarkan putusan tersebut, Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Kapuas menyimpulkan bahwa permasalahan yang diajukan Tono Priyanto telah selesai secara hukum.

Tim juga merekomendasikan bahwa apabila pihak penggugat masih memiliki keberatan, maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, seluruh pihak diminta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara prosedural, pemerintah daerah melalui Tim Penanganan Sengketa Pertanahan menilai persoalan tersebut telah difasilitasi sesuai mekanisme yang ada.

Karena itu, apabila masih terdapat keberatan dari pihak Tono Priyanto terhadap hasil yang ada, jalur hukum dinilai sebagai mekanisme paling tepat untuk ditempuh.

“Apabila yang bersangkutan masih keberatan, dapat menempuh mekanisme hukum positif atau melalui pengadilan,” demikian tertulis dalam dokumen mediasi tersebut.

Media ini membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan terkait informasi ini.