Solo – Sederet langkah yang digeber Satgas Pengendalian Harga Beras sejak dibentuk 18 November lalu, berhasil menstabilkan harga beras di seluruh pelosok Tanah Air, khususnya zona I dan II. Satgas kini berjibaku menembus sederet tantangan demi memastikan ketersediaan dan kestabilan harga beras di wilayah III (Papua-Maluku) sebagai wujud kehadiran Negara bagi seluruh rakyat.
Selama 49 hari dibentuk, Satgas telah melaksanakan kegiatan pengawasan harga beras sebanyak 35.105 kali, atau rata-rata 731 lokasi per hari. Satgas telah memberikan rekomendasi surat teguran sebanyak 920 kali terhadap pelaku usaha yang menjual harga Beras Premium, Medium, maupun Beras SPHP di atas harga eceran tertinggi (HET).
Upaya itu berbuah hasil. Analisis Posko Satgas Pengendalian Harga Beras menunjukkan penurunan harga beras secara nasional baik beras jenis Medium dan Premium di Zona I dan Zona II, di mana rata-rata Kota/Kab di kedua Zona tersebut harga berasnya sudah di bawah HET. Namun untuk di Zona III wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku) walaupun sudah mengalami penurunan namun harga berasnya masih di atas HET.
Data ini juga linier dengan panel data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag dan juga diperkuat data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, disebutkan sejak bulan Oktober 2025 beras bukan lagi merupakan komoditas penyumbang angka inflasi daerah.
Meski begitu, Satgas Pengendalian Harga tak berpuas diri, pasalnya Zona III Wilayah Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua Raya masih di atas HET walaupun terjadi penurunan harga berasnya. Satgas kini fokus menggeber upaya di Papua Raya meski dihadapkan sejumlah tantangan berat.
“Beberapa tantangan yang diidentifikasi utamanya kondisi geografis beberapa Kota/ Kab di wilayah Papua Raya yang sulit diakses oleh moda transportsi darat, khususnya di wilayah Pegunungan. Ditambah terbatasnya moda dan jadwal rute transporasi ke beberapa wilayah yang mengakibatkan biaya transportasinya naik tinggi, bahkan bisa naik 2 kali lipat bila menggunakan pesawat udara,” ujar Pelaksana Satgas Pengendalian Harga Beras sekaligus sebagai Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.
Selain itu, Satgas juga dihadapkan dengan terbatasnya sarana prasarana bandara perintis, sehingga hanya dapat didarati pesawat perintis udara dengan daya muat kecil (1,25 ton). Juga masih terdapat 28 Kota/Kab di wilayah Papua Raya yang belum memiliki Gudang Bulog, sehingga menghambat proses pendistribusian beras.
Cuaca di wilayah Papua Raya yang sering cepat berubah dan cenderung ekstrem juga kerap menghambat proses pendistribusian baras; serta adanya potensi gangguan keamanan pada saat pendistribusian beras ke wilayah Kota/Kab yang dituju.
Meski begitu, lanjut Ade, Satgas Pengendalian Harga Beras tak patah arang. Beberapa langkah mitigasi digeber untuk menembus tantangan itu. Satgas bergerak cepat, melakukan mapping, audit dan evaluasi wilayah-wilayah provinsi, kota dan kabupaten di wilayah Papua Raya yang harga berasnya masih di atas HET untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi dan faktor penyebabnya.
“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan jumlah trayek dan frekuensi tol laut, jembatan udara dan perintis darat yang mengangkut komoditas pangan, khususnya beras ke wilayah-wilayah yang harga berasnya masih di atas HET,” kata Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri itu.
Sejumlah upaya lain yang ditempuh yakni menyiapkan 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting di kota/kab yang belum memiliki Gudang Bulog untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras. Gudang Filial disiapkan dengan menggunakan 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset KPU, 3 pinjam pakai dari masyarakat.
Satgas juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga menyetujui Biaya Eksploitasi Beras untuk SPHP di wilayah Papua Raya menjadi beban dalam Harga Pembelian Beras (HPB). Sehingga biaya penyediaan gudang filial, biaya pemindahan stok baik biaya movement, termasuk transportasi, biaya overstapel dan biaya asuransi ditanggung dalam HPB tersebut.
“Persetujuan ini mendorong Bulog untuk tidak ragu-ragu dalam penyaluran beras SPHP karena semua biaya akan ditanggung pemerintah, sehingga harga beras SPHP dapat dijual sesuai dengan HET,” tegas Ade.
Dengan terobosan-terobosan itu, intervensi penyaluran Beras SPHP di seluruh wilayah Papua Raya bisa dipercepat. Satgas pun menargetkan penyaluran beras di 42 Kota/Kab sebanyak 4.634 Ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2 bulan (November-Desember 2025), khususnya menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.
Satgas pun berjibaku demi memastikan penyaluran beras SPHP sampai ke tangan masyarakat. Satgas menembus medan darat yang berat di kawasan Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Merauke dan Lanny Jaya.
“Satgas menempuh moda transportasi udara untuk pasokan ke wilayah pegunungan yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat perintis cargo, seperti wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya. Juga menggunakan kapal perintis demi menjangkau wilayah Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Memberamo Raya dan Fakfak,” kata Ade.
Hasilnya, sejak 18 November, Satgas telah mendistribusikan beras SPHP sebanyak 1.354 ton atau 29,22 % dari target realisasi sebesar 4.634 ton. Pada Selasa (9/12/2025), Satgas Pengendalian Harga Beras kembali melakukan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya sebanyak 827,5 ton.
“Sehingga total beras SPHP yang didistribusikan sebanyak 2.181,5 ton atau 47,08 % dari target realisasi. Diharapkan dengan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini dapat membantu saudara-saudara kita di Papua Raya guna memenuhi ketersediaan beras dan menstabilkan harga beras di akhir tahun,” pungkas Ade.
Komentar