Teguhkan Persatuan Melalui Pemilu dan Kaji Ulang UU NRI 1945: Sebuah Diskursus Kritis
Analisnews.co.id – DENPASAR, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI) Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Universitas Indonesia (UI) dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengambil tema “Meneguhkan Persatuan Melalui Pemilu dan Kaji Ulang UUD NRI 1945: Sebuah Diskursus Kritis.
Seminar diselenggarakan di Aula Ajnadewi Lantai 5 Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa jalan Terompong Nomor 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kamis, 10 Juli 2025.
Sinergi dalam membangun integritas bangsa merupakan upaya seluruh elemen masyarakat, KPU, Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan serta keselarasan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kejayaan bangsa.
Menariknya, kegiatan Seminar Nasional, sekaligus Diskusi menghadirkan Narasumber berkompeten meliputi Prof.Dr.Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., selaku Guru besar Ilmu Administerasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa.
Selain itu, juga dihadirkan
Dr. Alfitra Salamm APU sebagai Ketua Umum AIPI (Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia) Pusat, Reni Suwarno Ph.D., sebagai Dosen UI (Universitas Indonesia) dan I Dewa Agung Gede Lidartawan S.TP.,M.P., selaku Ketua KPU( Komisi Pemilihan Umum) Bali serta
Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono sebagai Sekjen FOKO( Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri), yang dipandu Moderator, Drs.I Nyoman Wiratmaja M.Si., sebagai Dosen FISIP Universitas Warmadewa Denpasar.
Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah, Forum Bela Negara ( FBN) RI Provinsi Bali, turut hadir dan menyumbangkan pemikiran terkait Pemilu yang diwujudkan benar – benar sesuai dengan UU, yaitu Jujur dan Adil.
Ketua DPW FBN RI Bali, Ida Bagus Putu Parta SE.,SH., menyoroti Pancasila sila ke IV yaitu Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, pihaknya menyadari betul pentingnya dihidupkan kembali lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR), sebagai bentuk representasi, ujarnya.
Demikian halnya, kita menganut politik antipolent juga sistem proporsional terbuka, yang acapkali menciptakan politik pragmatis. Apakah tidak akan lebih baik dengan proporsional tertutup. Demikian pula hendaknya partai politik mengarahkan dan memberikan pembekalan calon legislatifnya, sehingga terpilih calon Legislatif yang benar-benar tangguh dan mewakili jutaan masyarakat Indonesia, urainya.
Kehadiran Forum Bela Negara, DPW FBN RI Bali, menjadi sorotan peserta seminar yang merupakan kolaborasi antara KPU RI Bali dan Universitas Warmadewa,
Pada diskusi terkait Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara.
Kegiatan Seminar Nasional langsung dibuka Wakil Rektor lll Universitas Warmadewa (UNWAR) Dr. Nyoman Sujana SH.,H.Hum.
Dalam pemaparannya, Rektor Universitas Warmadewa, diwakili Nyoman Sujana menyambut baik terselenggara acara Seminar Nasional yang merupakan kolaborasi antara KPU RI, AIPI Pusat, Universitas Indonesia dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI.
“Atas terwujudnya kegiatan dan terlibatnya kampus-kampus seluruh Indonesia, terutama Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa,” kata Wakil Rektor lll Universitas Warmadewa Denpasar, Drs.I Nyoman Wiratmaja, M.Si.
Menurutnya, diskusi ini bertujuan mengawal demokrasi dan menyumbangkan pemikiran autentik dan kritis terhadap isu-isu fundamental kebangsaan.
Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang sangat fenomenal, saat dalam Putusan MK menyatakan ketentuan Pemilu Serentak, Pemilu 5 kotak, Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan Pemilukada wajib diselenggarakan secara terpisah, dengan rentang waktu 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun setelah pelantikan nasional.
Namun, diisisi lain, Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi telah mengalami empat kali amandemen, namun berbagai kalangan menilai, bahwa sudah saatnya dikaji ulang yang menyeluruh dan efektif, tujuannya bukan untuk mengingkari reformasi, tetapi untuk lebih menyempurnakan arah demokrasi konstitusional, agar senantiasa berpihak terhadap persatuan, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat yang sejati.
“Mari kita bangun asas demokrasi, bukan agenda politik sesaat melainkan yang berbasis ilmu pengetahuan dan kepentingan Jaka panjang sangat perlu dipertimbangkan secara maksimal,” terangnya.
Melalui seminar ini, pihaknya berharap lahir gagasan, kristis argumentatif dan konstruktif yang mampu memberikan masukan terhadap demokrasi di Indonesia jauh lebih baik.
Narasumber Keynote Speech Letjen TNI (purn) Bambang Darmono, menyatakan, naskah akademik ini merupakan output dari FGD (Focus Group Diskusion) yang diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang bertemakan telah 25 tahun implementasi Pancasila, pasca reformasi.
“Hal tersebut, secara sadar kami lakukan sejak tahun 2023, untuk mengajak kita semua membumikan Pancasila di bumi Pertiwi untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Sebagai anak bangsa, kami disadarkan bahwa melalui seminar ke-4 FGD tersebut, bahwa Pancasila baik secara Falsafah,Idiologi, dan dasar negara tidak lagi membumi dibumi Nusantara ini,” egasnya.
Tak hanya itu, justru secara sistematis, perlahan, tapi pasti, idiologi liberal dan kapitalis telah menggeser Pancasila sebagai falsafah ideologi serta dasar bernegara dari tanah kelahirannya, yaitu Indonesia.
Patut disadari, bahwa fakta dan realita yang sedang berlangsung di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila memudar dari statusnya sebagai falsafah atau pandangan hidup yang disebut oleh Bung Karno sebagai filosofi Drones Slas.
“Sebagai falsafah Pancasila, seharusnya menjadi penuntun perilaku warga negara dan masyarakat, namun realitanya gaya hidup sedang bermetamorfosis menuju gaya hidup liberal dan gaya hidup kapitalis,” tambahnya.
Hal senada dipaparkan Narasumber, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., selaku Guru Besar Tetap Ilmu Administerasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa menyoroti kondisi Indonesia saat ini.
“Kita bicara tentang 280 juta rakyat, yang masuk dalam kategori terbesar ketiga didunia untuk berdemokrasi. Bagaimana kita bangun demokrasi yang sesungguhnya, maka peran struktural dan peran kultural. Kalau kita bicara Indonesia , maka kita bicara dari Sabang sampai Merauke, antara satu dengan yang lain memiliki karakter dan budaya yang berbeda, yang didalamnya ada semangat kebersamaan atau gotong royong,” jelasnya.
Sementara itu, lanjutnya nilai-nilai demokrasi cenderung muncul sebagai individualis, yang menjadi persoalan sebenarnya sangat krusial.
“Kenapa kita susah, sebab kita nabrak budaya. Kita bicara demokrasi, namun demokrasi yang kita pahami sering menghujat dan mengganggu orang, tidak beretika, mengganggu ketertiban, sementara kita tidak mau diganggu, tapi kita sering mengganggu orang. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau diganggu ya jangan mengganggu, mari saling menghargai dan menghormati,” urainya.
“Mari kembali ke nilai-nilai dasar atau Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi. Kami sepakat, jika MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai representatif keterwakilan rakyat dan keterwakilan daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya dari Sabang sampai Merauke,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum AIPI (Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia) Pusat, Prof. Alpitra Salamm APU., menyatakan, bahwa masalah politik uang dan bansos yang saat ini menuju Pemilu jujur, adil dan beretika, ternyata realita di lapangan susah ditemukan.
“Saat ini, Indonesia sedang dilanda krisis politik dan krisis etika. Lebih populer, Indonesia kurang adanya adalah politik yang beretika,” pungkasnya. (ranu/red).
Universitas Warmadewa, Denpasar, Seminar Nasional, KPU, AIPI, UI, Forum Komunikasi Purnawirawan, TNI, Polri, Pemilu, Kaji Ulang