Tapanuli Utara – analisnews.co.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., menghadiri Workshop Membangun Bona Ni Pinasa Pasca Penetapan Hutan Adat di Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut dipaparkan peta jalan strategis perlindungan dan pemberdayaan Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara bertempat di Piltik Siborongborong, (Senin, 6 Juli 2026).
Berlandaskan Putusan MK No. 35/2012, Kabupaten Tapanuli Utara telah mendata 9 kawasan masyarakat hukum adat seluas 38.456,65 Ha, dengan 18.349 Ha telah ditetapkan sebagai Hutan Adat. Kawasan tersebut telah diintegrasikan ke dalam RTRW sebagai bentuk perlindungan hukum dan ruang, serta didukung distribusi TORA seluas ±9.993,73 Ha untuk memperkuat keadilan agraria.
Melalui kolaborasi Bona Ni Pinasa, pemerintah daerah bersama berbagai mitra mendorong pengelolaan Hutan Adat yang berkelanjutan melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
Workshop ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba, Balai Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Bappeda, Dinas PMD, serta berbagai organisasi dan mitra seperti Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), AMAN, Green Justice Indonesia (GJI), Sekber Gokesu, KSPPM, dan Toba Inisiatif, sebagai bentuk penguatan sinergi dalam perlindungan dan pemberdayaan Hutan Adat di Sumatera Utara.(ABB)
