Serapan Dana BOP RT Semarang Capai 95,6 Persen, Wali Kota: Bukti Manfaat Nyata

Analisnews.co.id,
SEMARANG,- Realisasi penyerapan dana Bantuan Operasional (BOP) untuk rukun tetangga (RT) di Kota Semarang sepanjang tahun 2025 nyaris menyentuh total pagu anggaran yang disiapkan.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 265,7 miliar, masih tersisa Rp 5,46 miliar atau sekitar 2,1 persen yang belum tersalurkan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa tingkat serapan program tersebut mencapai 95,6 persen. Sebanyak 10.157 dari total 10.621 RT di ibu kota Jawa Tengah itu telah memanfaatkan dana yang digelontorkan pemkot.

“Jika program ini tidak bermanfaat, pasti tingkat penolakannya akan jauh lebih tinggi. Fakta bahwa 95,6 persen RT mengambil dana dan menggunakannya untuk kegiatan yang menyentuh warga adalah bukti paling nyata. Kami tidak perlu klaim muluk-muluk. Cukup tanyakan ke ketua RT dan warganya,” ujar Agustina, Selasa (15/4/2025).

Menurut dia, sejumlah RT yang belum menyerap anggaran umumnya memiliki alasan internal. Salah satunya karena kas mandiri yang masih mencukupi untuk menjalankan berbagai kegiatan lingkungan.

Sejumlah Dampak Positif

Pemkot Semarang mencatat beragam dampak implementasi program BOP RT sepanjang 2025. Antara lain peningkatan aktivitas posyandu, penguatan gotong royong warga, hingga dukungan terhadap program kebersihan lingkungan.

Dengan adanya dana tersebut, kegiatan posyandu menjadi lebih rutin berkat dukungan sarana seperti alat penimbangan dan penyediaan makanan tambahan bagi balita. Di sisi lain, kerja bakti juga lebih terfasilitasi melalui pengadaan perlengkapan kebersihan dan perbaikan fasilitas umum skala kecil.

Program ini juga mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya serta perawatan drainase lingkungan. Hal itu berkontribusi pada upaya pengurangan genangan air dan potensi banjir di tingkat lingkungan.

Sorotan DPRD dan Rencana Perwali

Di tengah capaian tersebut, pembahasan program BOP RT masih berlangsung di DPRD Kota Semarang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Sejumlah pihak menyoroti perlunya indikator keberhasilan yang lebih terukur, terutama dalam kaitannya dengan penurunan angka stunting, kasus demam berdarah dengue (DBD), serta pengelolaan sampah.

Menanggapi hal itu, Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang terbuka terhadap masukan dan akan memperkuat indikator makro ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa dampak program tidak bisa diukur dalam waktu singkat.

“Manfaat makro seperti penurunan angka stunting tidak bisa terjadi dalam satu tahun. Butuh intervensi berkelanjutan. Tapi kami sudah melihat gerbongnya bergerak. Posyandu lebih hidup, lingkungan lebih bersih, warga lebih gotong royong. Itu adalah fondasi yang tidak kalah penting,” terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Semarang tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pengelolaan BOP RT sebesar Rp 25 juta per RT. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam tiga minggu ke depan. Perwal tersebut akan memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan efektivitas program di lapangan. #WalikotaSemarang. #Pemkotsemarang