Dewa Rai Warning Kapolda Bali: Jangan Biarkan Oknum Polisi Jadi Backing Kriminal
Analisnews.co.id — DENPASAR | Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., mendesak Kapolda Bali mengambil tindakan tegas terhadap lima anggota kepolisian yang saat ini disebut tengah menjalani proses pemeriksaan internal di Propam Polda Bali.
Dewa Rai menyebut lima anggota tersebut diduga terlibat atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas kriminal di kawasan pariwisata Bali, khususnya wilayah Kuta dan Bali Selatan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut citra keamanan Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata paling dikenal di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Dewa Rai saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Dewa Rai mengatakan, Bali selama puluhan tahun telah membangun reputasi sebagai destinasi wisata internasional. Karena itu, keamanan wisatawan maupun masyarakat harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum.
“Bali di mata dunia sudah dikenal sebagai daerah wisata yang terbaik dan aman. Namun kalau ternyata masih terjadi kejahatan dan ada oknum polisi yang diduga membackup, ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Dewa Rai yang juga Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti maraknya berbagai tindak kriminal yang terjadi di sejumlah kawasan wisata, mulai dari pencopetan, pencurian, perampokan hingga kekerasan terhadap wisatawan.
Menurutnya, persoalan keamanan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap kepercayaan wisatawan mancanegara.
Dewa Rai bahkan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap munculnya peringatan dari sejumlah negara kepada warganya terkait keamanan ketika berkunjung ke Bali.
“Jangan sampai karena persoalan kriminalitas ini kemudian muncul warning dari negara-negara lain. Ini tentu sangat merugikan Bali,” tegasnya.
Soroti Kuta hingga Bali Selatan
Dewa Rai menyebut sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Kuta, Nusa Dua, Uluwatu dan kawasan Bali Selatan lainnya yang selama ini menjadi pusat aktivitas pariwisata.
Ia mengatakan, kasus yang berkaitan dengan keamanan wisatawan, termasuk dugaan penganiayaan maupun persoalan yang melibatkan transportasi wisatawan, harus ditangani secara serius.
“Kalau keamanan tidak dijaga, bagaimana kita bisa meyakinkan dunia bahwa Bali adalah destinasi yang aman?” katanya.
Politisi Asal Buleleng tersebut menegaskan, pengamanan kawasan wisata bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha pariwisata dan seluruh masyarakat.
Namun, menurutnya, aparat kepolisian memiliki posisi strategis dalam memastikan tidak ada ruang bagi praktik kriminal maupun oknum yang justru melindungi pelaku kejahatan.
Lima Polisi Diminta Dipecat
Dewa Rai secara khusus meminta Kapolda Bali tidak ragu memberikan sanksi paling tegas apabila hasil pemeriksaan Propam membuktikan adanya keterlibatan anggota dalam jaringan atau aktivitas kriminal.
Ia bahkan meminta lima anggota polisi yang dimaksud diberhentikan dari institusi Polri apabila terbukti bersalah.
“Kami dari Komisi I berharap lima orang ini kalau memang terbukti terlibat, dipecat saja. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti bisa menjamur,” ujarnya.
Menurut Dewa Rai, tindakan tegas terhadap oknum kepolisian diperlukan untuk memberikan pesan kuat bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggotanya yang menyalahgunakan kewenangan.
“Ini sekaligus menjadi contoh bahwa polisi sekarang tegas. Kalau ada anggotanya bermain, disikat dan diberhentikan,” katanya.
Dewa Rai menyebut, dari informasi yang diterimanya, terdapat tiga anggota dari Polsek Nusa Dua dan dua anggota dari Polsek Kuta yang saat ini disebut berkaitan dengan proses penanganan di Propam.
Namun, ia menekankan bahwa proses pemeriksaan tetap harus berjalan sesuai ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
Komisi I DPRD Bali Siap Panggil Kapolda dan Propam
Dewa Rai mengatakan Komisi I DPRD Bali tidak menutup kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan secara langsung.
Kapolda Bali dan Propam Polda Bali, kata dia, dapat dimintai penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap para anggota tersebut.
“Kalau persoalan ini tidak ditangani secara serius, kami dari Komisi I akan mengajak diskusi dan memanggil semua pihak, termasuk Kapolda dan Propam,” ujarnya.
Menurut Dewa Rai, DPRD Bali memiliki kepentingan untuk memastikan persoalan keamanan di kawasan pariwisata tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Terlebih lagi, sektor pariwisata merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bali.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus menunjukkan peningkatan. Karena itu, pertumbuhan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan peningkatan jaminan keamanan.
“Wisatawan terus meningkat. India juga menjadi salah satu pasar yang besar. Kepercayaan ini harus kita jaga. Jangan sampai wisatawan datang ke Bali tetapi merasa tidak aman,” kata Dewa Rai.
Jangan Rusak Kepercayaan Dunia terhadap Bali
Dewa Rai kembali menegaskan bahwa persoalan keamanan tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kriminal biasa.
Menurutnya, setiap kasus yang menimpa wisatawan berpotensi menjadi perhatian internasional dan dapat memengaruhi persepsi terhadap Bali.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kepolisian, khususnya di kawasan wisata, meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan cepat terhadap setiap dugaan tindak kriminal.
“Bali sudah mendapatkan kepercayaan dunia. Jangan sampai kepercayaan itu rusak karena ulah oknum,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses hukum terhadap para anggota yang sedang diperiksa dilakukan secara transparan dan profesional.
“Kalau terbukti, berikan sanksi tegas. Jangan ada yang dilindungi. Hukum harus berlaku sama,” tegasnya.
Dewa Rai berharap langkah tegas terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat tidak hanya menjadi hukuman terhadap individu, tetapi juga menjadi momentum untuk membersihkan institusi dan memperkuat kembali rasa aman di Bali.
“Kalau ada anggota yang benar-benar terbukti membackup kejahatan, jangan dipertahankan. Ini demi nama baik kepolisian dan demi keamanan Bali,” pungkasnya.
Reporter Putu Ivan
