Analisnews.co.id | Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan dukungannya terhadap usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong pemerintah dan DPR untuk mengkaji regulasi yang lebih tegas terkait pelaku maupun pihak yang mengampanyekan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
Menurut Singgih, ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum, khususnya apabila melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di ruang publik, atau berkaitan dengan materi pornografi.
Ia menilai usulan MUI sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya penguatan regulasi untuk menjaga nilai moral, agama, dan norma sosial yang berlaku di Indonesia.
“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi
