TANGERANG, Analisnews.co.id,
– Di tengah hiruk-pikuk stan pameran dan gelaran diskusi kebijakan di Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026, sebuah pertanyaan kritis kerap menghantui para kepala daerah: Seberapa besar dampak ekonomi dari APBD yang telah digelontorkan? Pertanyaan ini jarang terjawab dengan presisi, padahal di era pemangkasan fiskal dan ketidakpastian global, setiap rupiah anggaran harus benar-benar bekerja keras untuk rakyat.
Celah strategis inilah yang coba diisi oleh Kuarta Teknologi. Digawangi oleh Faisol, http://M.Eng, seorang insinyur senior dengan latar belakang riset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), perusahaan rintisan ini menghadirkan solusi simulasi berbasis data yang mampu memetakan efek berganda (multiplier effect) APBD secara real-time.
Di sela-sela gelaran AOE 2026 di ICE BSD, Sabtu (29/8/2026), Faisol menyoroti satu kejanggalan dalam transformasi digital pemerintahan selama ini. Menurutnya, digitalisasi selama ini masih berhenti pada tataran administrasi dan pelayanan publik. Padahal, ada lompatan besar yang terlewatkan: mengukur dampak ekonomi dari kebijakan fiskal itu sendiri.
“Secara umum, transformasi digital di pusat dan daerah sudah banyak dilakukan. Namun, celah yang masih perlu diperhatikan serius adalah bagaimana kita mengukur dampak APBD di daerah-daerah,” ujar di ICE BSD.
*Presisi Anggaran di Tengah Keterbatasan Fiskal*
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan porsi anggaran daerah yang kian menyempit, Faisol menekankan bahwa setiap keputusan investasi publik harus berbasis bukti dan terukur secara kuantitatif. Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti: Jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar di sektor pertanian, seberapa besar kontribusinya terhadap PDRB? Bagaimana efek rambannya terhadap industri pengolahan lokal? Lalu, berapa lapangan kerja baru yang tercipta? selama ini sering kali hanya dijawab dengan perkiraan kasar.
“Nah, itu semua harusnya bisa diukur. Itu yang kami coba siapkan melalui teknologi simulasi ini,” tegasnya.
Solusi yang ditawarkan Kuarta Teknologi memanfaatkan Tabel Input-Output (I-O) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap lima tahun sekali. Dengan matriks yang mencakup 17, 52, hingga 180 sektor ekonomi, teknologi ini bertindak sebagai peta hubungan timbal balik antarindustri di suatu wilayah. Pada praktiknya, simulasi ini memangkas proses kajian yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan oleh Bappeda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang biasanya harus menggandeng perguruan tinggi.
“Dengan simulasi ini, tinggal kita masukkan data I-O matrix, data PDRB, dan data APBD. Semua data itu sudah tersedia, tinggal dikelola di mesin dan keluar hasil simulasi dampaknya. Dari proses manual yang lama, kini bisa instan,” papar Faisol.
*Dari Kajian Berbulan-bulan ke Keputusan Instan*
Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi kajian yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan. Dengan simulasi yang akurat, pemerintah daerah bisa langsung mengidentifikasi sektor unggulan mana yang paling “elastis” terhadap suntikan anggaran dan sektor mana yang harus dikebut prioritasnya. Faisol menambahkan bahwa inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diarahkan untuk efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau struktur APBD tidak disusun dengan benar, dampak ke masyarakat akan mengecil. Kami hadir untuk memberikan instrumen agar anggaran tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar perangkat lunak, Kuarta Teknologi menawarkan pendekatan baru dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan mengubah APBD dari dokumen administrasi menjadi alat investasi strategis yang terukur Return on Investment (ROI)-nya, pemerintah daerah tidak hanya lebih percaya diri dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menarik minat investor.
“Harapannya, kami bisa membantu pemerintah daerah. Kalau dampak APBD bisa terpetakan dengan baik, struktur anggaran menjadi presisi, maka dampak kemasyarakatannya pun akan tinggi. Ini adalah wujud nyata otonomi daerah yang berkualitas,” pungkas Faisol.
Di tengah gelaran AOE 2026 yang diikuti oleh ratusan kabupaten/kota se-Indonesia, inovasi Kuarta Teknologi menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan bukan hanya tentang aplikasi atau sistem pelaporan, tetapi tentang bagaimana teknologi mampu menjadi kompas dalam mengambil keputusan fiskal yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
*
TANGERANG – Di tengah hiruk-pikuk stan pameran dan gelaran diskusi kebijakan di Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026, sebuah pertanyaan kritis kerap menghantui para kepala daerah: Seberapa besar dampak ekonomi dari APBD yang telah digelontorkan? Pertanyaan ini jarang terjawab dengan presisi, padahal di era pemangkasan fiskal dan ketidakpastian global, setiap rupiah anggaran harus benar-benar bekerja keras untuk rakyat.
Celah strategis inilah yang coba diisi oleh Kuarta Teknologi. Digawangi oleh Faisol, http://M.Eng, seorang insinyur senior dengan latar belakang riset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), perusahaan rintisan ini menghadirkan solusi simulasi berbasis data yang mampu memetakan efek berganda (multiplier effect) APBD secara real-time.
Di sela-sela gelaran AOE 2026 di ICE BSD, Sabtu (29/8/2026), Faisol menyoroti satu kejanggalan dalam transformasi digital pemerintahan selama ini. Menurutnya, digitalisasi selama ini masih berhenti pada tataran administrasi dan pelayanan publik. Padahal, ada lompatan besar yang terlewatkan: mengukur dampak ekonomi dari kebijakan fiskal itu sendiri.
“Secara umum, transformasi digital di pusat dan daerah sudah banyak dilakukan. Namun, celah yang masih perlu diperhatikan serius adalah bagaimana kita mengukur dampak APBD di daerah-daerah,” ujar di ICE BSD.
*Presisi Anggaran di Tengah Keterbatasan Fiskal*
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan porsi anggaran daerah yang kian menyempit, Faisol menekankan bahwa setiap keputusan investasi publik harus berbasis bukti dan terukur secara kuantitatif. Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti: Jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar di sektor pertanian, seberapa besar kontribusinya terhadap PDRB? Bagaimana efek rambannya terhadap industri pengolahan lokal? Lalu, berapa lapangan kerja baru yang tercipta? selama ini sering kali hanya dijawab dengan perkiraan kasar.
“Nah, itu semua harusnya bisa diukur. Itu yang kami coba siapkan melalui teknologi simulasi ini,” tegasnya.
Solusi yang ditawarkan Kuarta Teknologi memanfaatkan Tabel Input-Output (I-O) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap lima tahun sekali. Dengan matriks yang mencakup 17, 52, hingga 180 sektor ekonomi, teknologi ini bertindak sebagai peta hubungan timbal balik antarindustri di suatu wilayah. Pada praktiknya, simulasi ini memangkas proses kajian yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan oleh Bappeda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang biasanya harus menggandeng perguruan tinggi.
“Dengan simulasi ini, tinggal kita masukkan data I-O matrix, data PDRB, dan data APBD. Semua data itu sudah tersedia, tinggal dikelola di mesin dan keluar hasil simulasi dampaknya. Dari proses manual yang lama, kini bisa instan,” papar Faisol.
*Dari Kajian Berbulan-bulan ke Keputusan Instan*
Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi kajian yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan. Dengan simulasi yang akurat, pemerintah daerah bisa langsung mengidentifikasi sektor unggulan mana yang paling “elastis” terhadap suntikan anggaran dan sektor mana yang harus dikebut prioritasnya. Faisol menambahkan bahwa inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diarahkan untuk efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau struktur APBD tidak disusun dengan benar, dampak ke masyarakat akan mengecil. Kami hadir untuk memberikan instrumen agar anggaran tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar perangkat lunak, Kuarta Teknologi menawarkan pendekatan baru dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan mengubah APBD dari dokumen administrasi menjadi alat investasi strategis yang terukur Return on Investment (ROI)-nya, pemerintah daerah tidak hanya lebih percaya diri dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menarik minat investor.
“Harapannya, kami bisa membantu pemerintah daerah. Kalau dampak APBD bisa terpetakan dengan baik, struktur anggaran menjadi presisi, maka dampak kemasyarakatannya pun akan tinggi. Ini adalah wujud nyata otonomi daerah yang berkualitas,” pungkas Faisol.
Di tengah gelaran AOE 2026 yang diikuti oleh ratusan kabupaten/kota se-Indonesia, inovasi Kuarta Teknologi menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan bukan hanya tentang aplikasi atau sistem pelaporan, tetapi tentang bagaimana teknologi mampu menjadi kompas dalam mengambil keputusan fiskal yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
