Tapanuli Utara – analisnews.co.id
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menggelar pertemuan kerja dengan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU / Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran di Siborongborong, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak. Diskusi berfokus pada evaluasi progres dan penanganan lanjutan pada sektor jalan, jembatan, irigasi, serta sungai di berbagai wilayah terdampak.
Saat ini, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung–Tapanuli Tengah/Sibolga. Di sektor irigasi, dukungan direalisasikan melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) dengan pagu anggaran sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi. Sementara pada sektor jaringan air, normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae sedang berjalan.
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menegaskan bahwa selain jalan nasional dan jaringan irigasi, perbaikan jalan kabupaten terdampak bencana membutuhkan perhatian serius dan alokasi anggaran yang signifikan dari Pemerintah Pusat demi memulihkan konektivitas ekonomi warga.
”Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,” ujar Bupati.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU Kementerian PU RI, Ir. Jarot Widyoko, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara. Pihaknya berkomitmen untuk membawa usulan prioritas daerah tersebut ke tingkat pusat dan mengupayakan realisasinya secara bertahap.
Melalui koordinasi yang intensif ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat dapat kembali pulih secara optimal.(ABB)
