Kemhan Dorong Tenaga Ahli Jadi Kekuatan Pertahanan
Analisnews.co.id – BANDUNG | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesadaran Bela Negara serta optimalisasi tenaga ahli untuk mendukung pertahanan nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Regulasi Kebijakan di Bidang Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI tersebut melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sebagai panitia daerah.
Peserta sosialisasi berasal dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, akademisi, tenaga ahli hingga lembaga terkait.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, sosialisasi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kesadaran Bela Negara sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk kepentingan pertahanan negara.
“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemhan RI atas terselenggaranya kegiatan strategis ini di Jawa Barat,” kata Wahyu Mijaya membacakan sambutan Gubernur.
Dedi menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer. Ancaman berdimensi nonmiliter yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama.
Oleh karena itu, kesadaran Bela Negara dan pengelolaan sumber daya nasional dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol., yang membacakan sambutan Dirjen Potensi Pertahanan sekaligus membuka kegiatan, menegaskan bahwa pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bagi bangsa.
“Pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bangsa. Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi menjadi karakter, budaya dan semangat kolektif seluruh anak bangsa dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tegasnya.
Brigjen TNI Yoga menjelaskan, perubahan lingkungan strategis membuat keterlibatan seluruh komponen bangsa semakin diperlukan. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya muncul dalam bentuk militer, tetapi dapat berkembang di berbagai bidang kehidupan.
Oleh sebab itu, diperlukan kesiapsiagaan serta kontribusi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan bidang keahlian masing-masing.
Dalam konteks tersebut, pembinaan tenaga ahli menjadi salah satu instrumen penting untuk mengoptimalkan sumber daya manusia nasional. Tenaga ahli dari berbagai latar belakang keilmuan memiliki kompetensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai regulasi Bela Negara serta pola pembinaan tenaga ahli.
Dengan pemahaman yang sama, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah dan berkesinambungan.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara Dr. S.R.M. Indah Permata Sari, S.T., M.M., Kepala Kesbangpol Jabar Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., Pabandya Bakti Sterdam III/Siliwangi Letkol Inf Drs. Agung Subekti, serta Analis Kebijakan Madya Letkol Arm Muhamad Tatang, S.Sos., M.M.
Penguatan kebijakan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), Perpres No. 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, serta Permenhan No. 41 Tahun 2025 dan Permenhan No. 36 Tahun 2025.
Menutup kegiatan, Brigjen Yoga kembali menegaskan bahwa makna Bela Negara jauh lebih luas daripada sekadar kesiapan fisik.
“Bela Negara juga diwujudkan melalui integritas, disiplin, profesionalisme, kepatuhan hukum, gotong royong, penguasaan iptek serta kontribusi nyata sesuai bidang keahlian,” pungkasnya.
Kemhan RI bersama Pemprov Jawa Barat berharap sosialisasi tersebut mampu memperkuat jejaring kerja lintas sektor.
Dengan demikian, implementasi kebijakan Bela Negara dan pendayagunaan tenaga ahli dapat berjalan optimal dalam memperkuat pertahanan sekaligus ketahanan nasional.
Kemhan RI, Bela Negara, Jawa Barat, PSDN, Pertahanan Nasional
