JAKARTA, Analisnews.co.id,
– Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (21/9). Peta jalan ini menjadi acuan lintas sektor untuk memperkuat pelindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen strategis tersebut disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dengan dukungan pendanaan dari Agence Francaise de Développement (AFD), dan diimplementasikan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pengarusutamaan karbon biru untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. “Melalui Peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026-2045, Indonesia secara resmi mentransformasikan strategi iklimnya dari pendekatan berbasis daratan (land-based strategy) menuju strategi terpadu darat dan laut (holistic land-and-ocean strategy),” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Peta jalan ini mengusung visi “Ekosistem karbon biru Indonesia yang terlindungi dan terkelola optimal sebagai kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan, ketahanan iklim global, dan kesejahteraan masyarakat pesisir”. Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga capaian utama, yaitu Nature, Climate, and People, yang didukung oleh lima pilar utama: kebijakan, regulasi, dan perencanaan; kelembagaan; data dan ilmu pengetahuan; pendanaan; serta pemberdayaan masyarakat.
Implementasi peta jalan akan dilakukan secara bertahap hingga 2045, mulai dari penguatan fondasi, percepatan implementasi, hingga penjaminan keberlanjutan jangka panjang untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam isu iklim global, dengan potensi 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun yang diperkirakan mampu menyimpan hingga 3,4 gigaton karbon. Peta jalan ini berperan mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan produktivitas perikanan.
Selain berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, peta jalan ini juga membuka peluang pembiayaan dan investasi inovatif, meningkatkan kualitas data nasional, serta memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor demi menopang ekonomi pesisir.
Deputy Country Director AFD di Indonesia Caroline Edant menyatakan bahwa AFD telah mendukung ICCTF sejak 2022 dalam penyusunan peta jalan strategis ini. Dukungan tersebut diharapkan menciptakan kondisi yang berkelanjutan bagi perlindungan dan restorasi ekosistem karbon biru yang sangat penting untuk mengatasi krisis iklim, baik melalui mitigasi maupun adaptasi. Prancis berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia guna mewujudkan peta jalan tersebut menjadi aksi nyata pada tahun-tahun mendatang.
Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan empat arahan utama dalam implementasi peta jalan: mengintegrasikan kebijakan dan regulasi lintas sektor; membangun sistem data satu pintu serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel, terintegrasi, dan berstandar internasional; mengoptimalkan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan; serta memastikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan, kapasitas teknis, dan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir.
“Karena karbon kita bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga bagian dari ekosistem dunia. Karena itu, kapasitas teknis dan pendapatan masyarakat wilayah pesisir harus diutamakan. Dengan demikian, kita akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan warga dunia,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.
Ke depan, implementasi Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026-2045 diharapkan dapat memperkuat sinergi kebijakan dan program lintas sektor, meningkatkan kualitas basis data dan ilmu pengetahuan, membuka peluang pembiayaan dan investasi inovatif, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir menuju Indonesia Emas 2045.
