JAKARTA, Analisnews.co.id,
– Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana tidak sedang berteori. Pria yang menekuni industri persusuan sejak 1978 itu menyaksikan langsung bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada peternak rakyat membuat Indonesia terus bergantung pada susu impor selama puluhan tahun.
Di tengah gencarnya pemerintah mendorong swasembada susu melalui impor sapi perah dalam jumlah besar, Boediyana justru menyoroti persoalan mendasar yang kerap terabaikan: kepastian pasar dan harga yang layak bagi peternak kecil.
“Setelah 18 tahun Hari Susu Nusantara diperingati, produksi susu segar dalam negeri masih berada di kisaran 20 persen dari kebutuhan nasional,” ujar Teguh dalam keterangan resminya, di Jakarta.
Data Kementerian Pertanian membenarkan. Produksi susu nasional pada 2025 hanya sekitar 821 ribu ton, sementara kebutuhan mencapai hampir 4 juta ton per tahun. Artinya, hampir 80 persen kebutuhan susu Indonesia masih dipenuhi dari impor.
—
Sembilan Pilar Menuju Swasembada
Dalam berbagai forum dan buku kumpulan pemikirannya, “Percik Percik Pemikiran Ikut Serta Mengembangkan Peternakan Sapi Perah Rakyat”, Boediyana merumuskan sembilan pilar kritis pengembangan persusuan nasional. Dokumen ini menjadi rujukan penting di tengah upaya pemerintah mempercepat swasembada susu.
Pertama, peningkatan populasi melalui impor sapi perah dinilai sebagai jalan percepatan yang tepat. Pemerintah sendiri menargetkan penambahan 600 ribu ekor sapi perah indukan hingga 2029.
Kedua, perlu seleksi peternak agar pemilikan sapi dapat ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai jumlah ideal minimal 10 ekor per peternak.
Ketiga, skim kredit yang sesuai untuk usaha peternak—bunga rendah dan grace period yang cukup panjang. Pengalaman 1980-an membuktikan kebijakan kredit murah skim 72/Kop dari BRI berhasil menggerakkan peternak rakyat.
Keempat, mengingat harga sapi perah impor tinggi, perlu ada subsidi. Boediyana menyoroti disparitas harga: sapi impor kini mendekati Rp 50 juta per ekor, sementara harga susu di tingkat peternak layak untuk sapi seharga sekitar Rp 20 juta. Artinya, pemerintah perlu membantu subsidi sekitar Rp 30 juta yang dapat dibayar peternak dalam jangka waktu panjang.
Kelima, dukungan melalui koperasi atau BUMN untuk penyediaan complete feed agar peternak dapat berkonsentrasi menangani sapi perahnya.
Keenam, payung hukum minimal dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden untuk menjamin kepastian pasar dan harga susu segar. Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi rancangan Perpres tentang percepatan peningkatan produksi susu nasional.
Ketujuh, susu segar adalah “emas putih” sehingga perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Boediyana mengusulkan pembentukan Badan Persusuan Nasional.
Kedelapan, revitalisasi dan pembenahan koperasi susu agar menjadi wadah efektif bagi peternak.
Kesembilan, potensi luar Jawa harus diprioritaskan. Selama ini lebih dari 95 persen produksi susu nasional terpusat di Jawa.
—
Empat Tantangan, Satu Prioritas
Produktivitas sapi perah rakyat Indonesia saat ini rata-rata baru mencapai 12,5 liter per ekor per hari. Data Kementerian Pertanian menunjukkan angka sekitar 16 liter per ekor per hari. Di peternakan maju, produktivitas bisa menembus 34 liter per ekor per hari.
Empat tantangan utama yang diidentifikasi pemerintah adalah pakan, genetika dan kesehatan hewan, sumber daya manusia peternak, serta kepastian pasar.
Bagi Boediyana, urutan prioritas sudah jelas: kepastian pasar dan harga harus didahulukan. Logikanya sederhana. Peternak tidak akan menambah populasi sapi jika produksi susunya berisiko tidak terserap industri.
“Tidak boleh ada susu segar peternak yang tidak terserap. Kalau produksi ditingkatkan, industri dan pasarnya juga harus siap,” tegas Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam kunjungan ke sentra produksi susu di Pasuruan.
—
Pelajaran dari Grati Pasuruan
Di Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Grati, Pasuruan, ekosistem yang berjalan relatif sehat sudah terbangun. Koperasi ini menaungi lebih dari 2.000 peternak dengan populasi sekitar 8.700 ekor sapi perah, menghasilkan 35 ton susu segar per hari.
Namun, Boediyana melihat model Grati belum tentu bisa direplikasi tanpa intervensi kebijakan. Skema pembiayaan ringan, asuransi ternak, dan jaminan serapan oleh industri pengolahan susu (IPS) masih menjadi pekerjaan rumah.
—
Paradoks Susu Murah vs Susu Lokal
Persoalan klasik kembali mengemuka: ketika produksi susu dalam negeri naik, harga susu segar justru sering jatuh. Industri lebih memilih Susu Bubuk Full Cream Impor yang lebih murah dan stabil.
Boediyana menyoroti satu kilogram susu bubuk full cream setara dengan 8 liter susu segar. Dengan harga susu bubuk full cream impor yang saat ini berada di kisaran USD 2,60–2,75 per kilogram atau sekitar Rp 42.000–45.000 (asumsi kurs Rp 16.300), maka harga setara per liter susu segar dari bahan impor hanya sekitar Rp 5.250–5.600.
Sementara itu, harga susu segar di tingkat peternak saat ini berkisar Rp 8.000 per liter—seperti yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, yang naik dari Rp 7.600 menjadi Rp 8.000 per liter . Di Lembang, Jawa Barat, harga bahkan mencapai Rp 9.500 per liter .
Artinya, secara harga bahan baku, susu impor masih lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan susu segar domestik. Inilah yang membuat industri lebih memilih susu bubuk impor.
Boediyana menilai intervensi kebijakan paling efektif adalah payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden yang menjamin kepastian pasar dan harga susu segar.
—
Impor Sapi dan Tekanan Rupiah
Pelemahan rupiah membuat harga sapi impor kian mahal. Sepanjang 2026, harga sapi perah bunting dari Australia mendekati Rp 50 juta per ekor, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp 45 juta.
“Tahun kemarin rata-rata mengimpor harga sekitar Rp 45 juta per ekornya sapi perah bunting. Tahun ini tidak sampai Rp 50 juta,” ujar Dirjen Makmun.
Boediyana tidak menolak impor. Namun, ia menekankan bahwa impor harus disertai seleksi peternak dan subsidi harga sapi. Tanpa itu, impor berisiko hanya memperkuat peternakan skala besar yang memiliki akses modal, sementara peternak rakyat tetap bertahan dengan 2–4 ekor sapi per keluarga.
Pemerintah sendiri telah membuka keran impor dari Brasil dan Amerika Serikat, dengan komitmen impor 100.000 ekor tahun ini. Namun realisasi impor sapi perah tercatat baru sekitar 12,5 persen dari target, terhambat biaya sewa lahan yang tinggi.
—
Potensi Luar Jawa dan Revolusi Putih
Boediyana melihat potensi besar yang belum digarap serius: pengembangan peternakan sapi perah di luar Jawa. Saat ini, lebih dari 95 persen produksi susu nasional terpusat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Pemerintah mulai bergerak ke arah ini. Pembangunan peternakan sapi perah terpadu senilai Rp 1,2 triliun di Brebes, Jawa Tengah, dengan kapasitas 30 ribu ekor dan target produksi 180 ribu ton susu segar per tahun, menjadi salah satu proyek strategis.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menyebut Indonesia hanya membutuhkan sekitar 20 peternakan besar seperti ini untuk mencapai swasembada.
Gagasan Revolusi Putih yang digaungkan Boediyana sejak 2007 kini menjadi bagian dari agenda pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono secara eksplisit menyebut Gerakan Revolusi Putih sebagai inisiatif yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
—
Jalan Panjang Menuju Kemandirian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut sebagai captive market yang bisa menjadi momentum kebangkitan industri susu nasional. Badan Gizi Nasional telah menetapkan standar ketat: susu yang digunakan harus full cream plain dengan kandungan susu segar minimal 80 persen, tanpa tambahan gula, pengawet, perasa, atau pewarna.
Kebijakan ini membuka peluang besar bagi peternak lokal. Namun, tanpa perbaikan struktural di hulu—kepastian harga, pembiayaan, pakan, dan penguatan kelembagaan peternak—peluang itu bisa kembali menjadi cerita lama.
Boediyana mengingatkan bahwa swasembada susu bukan sekadar persoalan menambah populasi sapi. Ia adalah persoalan keberpihakan kebijakan pada jutaan peternak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi susu nasional.
Dengan pengalaman lebih dari empat dekade, Boediyana tahu betul bahwa tanpa kemauan politik yang kuat, target swasembada susu akan selalu menjadi janji yang tertunda.
“Susu segar adalah emas putih. Sehingga perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.
—
Teguh Boediyana adalah Ketua Dewan Persusuan Nasional, mantan pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi, dan penulis buku “Percik Percik Pemikiran Ikut Serta Mengembangkan Peternakan Sapi Perah Rakyat”. Ia telah menekuni industri persusuan Indonesia sejak 1978.
