Analisnews.co.id | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka peluang kolaborasi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat literasi kecerdasan artifisial (AI) sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan digital.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas edukasi mengenai pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, di tengah meningkatnya penggunaan AI dan beragam ancaman di ruang digital, mulai dari penipuan daring hingga penyebaran informasi menyesatkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai inisiatif jurnalis melalui Bandung Digital Safety Forum relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami cara menggunakan teknologi digital secara aman.
“Inisiatif Bandung Digital Safety Forum ini baik sekali dari teman-teman jurnalis di Jawa Barat untuk berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan atau memasuki lanskap digital dengan aman,” ujar Nezar saat menerima audiensi JHB dan PWI Jawa Barat di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Menurut Nezar, penguatan keamanan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan dalam keamanan siber, sedangkan Kemkomdigi menjalankan fungsi terkait tata kelola infrastruktur digital, pengawasan konten negatif, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Kemkomdigi juga membuka ruang kolaborasi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk memberikan pembekalan dan meningkatkan keterampilan digital masyarakat.
“Komdigi siap berpartisipasi untuk memperkuat literasi digital agar konektivitas yang tersedia bisa dimanfaatkan ke arah yang positif,” kata Nezar.
Literasi AI untuk Menangkal Hoaks
Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kemkomdigi, Said Mirza Pahlevi, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Pusat Pengembangan Literasi Digital di bawah BPSDM Komdigi untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.
Salah satu programnya adalah Pandu Digital, yang melibatkan personel untuk terjun langsung memberikan pemahaman mengenai literasi digital. Kemkomdigi juga menyediakan platform Digital Talent Scholarship yang memuat materi pembelajaran, termasuk video pendek mengenai literasi AI.
Said menilai kolaborasi dengan jurnalis dapat memperluas jangkauan edukasi tersebut, terutama dalam membantu masyarakat mengenali risiko penyalahgunaan AI dan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Ia mengingatkan bahwa teknologi AI tidak selalu menghasilkan informasi yang akurat. Karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang dihasilkan AI.
“Pengguna harus tahu output dari AI itu tidak selalu benar. Harus double check,” ujar Said.
Kemampuan memverifikasi informasi menjadi penting karena penggunaan AI tanpa pemahaman yang memadai berisiko memicu produksi dan penyebaran hoaks maupun informasi yang menyesatkan.
Peta Jalan AI hingga 2029
Selain memperkuat edukasi, Kemkomdigi tengah menyiapkan landasan kebijakan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.
Said mengungkapkan, pemerintah telah menyusun buku putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial hingga 2029 yang sedang diproses menjadi peraturan presiden. Pemerintah juga menyiapkan regulasi mengenai etika AI sebagai pedoman pengembangan dan penggunaan teknologi tersebut.
Melalui kolaborasi pemerintah dan insan pers, penguatan literasi digital diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat terhadap peluang AI, tetapi juga membangun kewaspadaan terhadap risiko keamanan serta meningkatkan budaya verifikasi informasi di ruang digital.
Red/phyd
