Analisnews.co.id | JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong transformasi fundamental sektor kepemudaan dan keolahragaan melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi industri olahraga nasional.
Pesan tersebut disampaikan Erick dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Forum itu dihadiri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta kepala dinas dan pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari seluruh Indonesia.
Erick menegaskan, sektor kepemudaan tidak boleh lagi ditempatkan di pinggir agenda pembangunan. Dengan sekitar 130 juta penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun, pemuda harus menjadi bagian utama dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang terhadap Dispora yang selama ini kerap identik dengan urusan olahraga. Pembinaan kepemudaan harus menjadi tugas pokok yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan, dari tingkat pusat hingga daerah.
“Untuk membawa sektor kepemudaan naik kelas, sejumlah langkah transformatif sudah disiapkan,” ujar Erick.
Percepat RUU Kepemudaan dan Perkuat Regenerasi
Salah satu agenda yang didorong Kemenpora adalah percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemudaan. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat landasan hukum sekaligus memperjelas peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi generasi muda.
Kemenpora juga menyiapkan penataan organisasi dan regenerasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Langkah yang direncanakan mencakup verifikasi organisasi bersama Kementerian Hukum, penataan batas usia pemuda, serta pembatasan periode kepemimpinan untuk mendorong regenerasi.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk memperluas kesempatan pemuda memasuki dunia kerja dan mengembangkan usaha. Program tersebut meliputi peluncuran Career Hub, perluasan kesempatan magang bersama BUMN dan sektor swasta, serta Wirausaha Youth Camp.
Ruang partisipasi pemuda juga akan diperluas melalui kegiatan yang membahas kesehatan mental, ekonomi hijau, dan perkembangan teknologi. Pendekatan ini diarahkan agar kebijakan kepemudaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memberikan manfaat nyata bagi kehidupan generasi muda.
Industri Olahraga dan Sport Tourism Jadi Peluang Ekonomi
Di sektor olahraga, Erick mengajak pemerintah daerah melihat olahraga bukan semata-mata sebagai kegiatan rekreasi atau kompetisi, melainkan juga investasi bagi kesehatan masyarakat, pembentukan karakter, dan pertumbuhan ekonomi.
Ia memaparkan, potensi industri olahraga global mencapai sekitar Rp8.000 triliun, sedangkan Indonesia baru menggarap sekitar Rp40 triliun atau 0,5 persen dari potensi tersebut.
Karena itu, daerah didorong mengembangkan industri olahraga dan sport tourism dengan memanfaatkan karakter serta keunggulan wilayah masing-masing. MotoGP Mandalika, misalnya, disebut memiliki dampak ekonomi sekitar Rp5,2 triliun. Potensi wisata selancar dan berbagai aktivitas olahraga berbasis alam juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurut Erick, pengembangan olahraga harus mempertimbangkan keterjangkauan, partisipasi masyarakat, dan dampak langsung terhadap perekonomian lokal.
Fasilitas Olahraga Jangan Sampai Mangkrak
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah. Erick meminta agar aset yang telah dibangun tidak terbengkalai atau justru terus membebani anggaran pemeliharaan tanpa memberikan manfaat optimal.
Untuk itu, Kemenpora bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah telah menerbitkan landasan kerja sama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Pemerintah daerah didorong menerapkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak swasta atau klub olahraga secara transparan, dengan tetap menjaga kepemilikan aset daerah.
Selain pengelolaan fasilitas, Erick mengajak pemerintah kabupaten dan kota mengaktifkan kegiatan olahraga masyarakat, seperti Car Free Day (CFD), di 514 kabupaten/kota. Program tersebut diharapkan meningkatkan kebiasaan berolahraga, mendukung kesehatan masyarakat, dan membantu menekan beban pembiayaan kesehatan daerah.
Kemenpora juga mendorong program sertifikasi bagi mantan atlet penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan melanjutkan karier, termasuk berkontribusi sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah khusus.
Pusat dan Daerah Harus Bergerak Bersama
Erick menegaskan, transformasi kepemudaan dan olahraga membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan pemuda, komunitas olahraga, dan masyarakat.
“Saya bisa, Bapak dan Ibu di daerah juga pasti harus bisa. Mari kita bangun perspektif baru bahwa sektor Pemuda dan Olahraga adalah prioritas. Antara pemerintah pusat dan daerah kita harus saling mendukung untuk menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini,” tegas Erick.
Melalui transformasi tersebut, pemerintah berharap sektor kepemudaan mampu melahirkan generasi yang produktif dan berdaya saing, sementara olahraga berkembang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah.(py)
Redaksi
