Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur. Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Jakarta, 9 Oktober 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat evaluasi kinerja dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 bersama BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan. Rapat membahas capaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi, kendala pelaksanaan, serta langkah konkret untuk mengoptimalkan target 350.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada tiga kedeputian di BP Tapera, yaitu Deputi Komisioner (DK) Bidang Hukum dan Administrasi, DK Bidang Pengerahan, serta DK Bidang Pemupukan Dana, yang telah mencapai hampir 100 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU). Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BP Tapera untuk mempertahankan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan percepatan penyaluran FLPP. Menteri juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi yang mendasar, dan terobosan konkret agar berbagai kendala tidak menghambat pencapaian target tahun 2026.
Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit. Capaian ini menjadi dasar bagi BP Tapera dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah percepatan pada sisa tahun berjalan, termasuk mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses serta memastikan kesiapan pasokan rumah subsidi.
Rapat tersebut juga membahas rencana penyelenggaraan akad massal KPR Sejahtera FLPP sebanyak 71.000 unit di Malang pada 17 Desember 2026. Agenda ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan penyaluran FLPP menjelang akhir tahun melalui koordinasi yang lebih intensif antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang. Persiapan kegiatan perlu didukung pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, serta sinkronisasi proses akad dan pencairan.
Rapat dihadiri jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian PKP, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), serta perwakilan bank penyalur, yaitu Bank BJB, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI, dan BSN. Turut hadir perwakilan asosiasi pengembang REI, APERSI, APERNAS JAYA, dan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI). Para peserta diminta menyampaikan capaian, kendala, kritik, dan rekomendasi secara langsung sebagai bahan penyusunan langkah tindak lanjut.
Dari sisi perbankan, masukan yang mengemuka meliputi percepatan analisis kredit dan penyelesaian dokumen calon debitur, penyelarasan data realisasi dengan BP Tapera, serta penanganan kendala pada tahapan kesiapan rumah, akad, dan pencairan dana. Perbankan juga menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta kepastian perlindungan asuransi untuk pembiayaan dengan tenor panjang. Optimalisasi jaringan pemasaran dan perluasan jangkauan calon penerima manfaat juga dinilai penting untuk meningkatkan penyaluran.
Sementara itu, asosiasi pengembang mendorong pembaruan data stok rumah siap huni, evaluasi persebaran target berdasarkan kapasitas daerah, dan penyelesaian hambatan perizinan yang memengaruhi kesiapan proyek. Pengembang turut menyampaikan tantangan kenaikan harga tanah, bahan bangunan, dan biaya logistik. Masukan lainnya mencakup pentingnya informasi pemasaran yang akurat, penguatan dukungan pemerintah, serta strategi berbeda untuk proyek yang siap akad, masih dalam pembangunan, atau menghadapi kendala. Rapat juga membahas peluang peningkatan penyaluran rumah susun subsidi dan pemanfaatan skema pengalihan kepemilikan sesuai ketentuan.
Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur. Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
