Jakarta, Analisnews.co.id, 18 Oktober 2026 — Di usia dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mengisi piring anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lebih dari 789 ribu tenaga kerja aktif di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada awal 2026. Per akhir Juni 2026, program ini juga ditopang 148.528 pemasok lokal.
Analis Politik Digdaya Indonesia, Fadhil Abdurrahim, menilai dimensi ekonomi inilah yang membuat MBG terasa langsung di tengah masyarakat.
“MBG sering dibicarakan sebagai program gizi, padahal efek ekonominya sama pentingnya. Setiap dapur membuka lapangan kerja bagi warga sekitar dan memberi pasar yang pasti bagi produsen lokal. Itu yang membuat manfaatnya dirasakan di desa, bukan hanya di meja makan sekolah,” kata Fadhil.
*Hampir Satu Juta Pekerja Dapur*
Selain 789 ribu pekerja aktif per awal 2026, BGN pada Februari 2026 memperkirakan serapan tenaga kerja langsung di dapur MBG sedikitnya 987 ribu orang, dengan rata-rata sekitar 47 relawan per dapur. Jumlah dapur kini telah mencapai 27.486 SPPG per 30 September 2026.
“Ketika jumlah dapur terus bertambah, serapan tenaga kerja ikut bertambah. Ini bentuk program sosial yang sekaligus bekerja sebagai program ketenagakerjaan di tingkat lokal,” ujar Fadhil.
*Rantai Pasok yang Berpijak pada Pelaku Lokal*
Pemasok lokal MBG antara lain 13.684 koperasi, 63.189 UMKM, 1.475 BUMDes, dan 720 Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah bersama BGN mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal. Kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sekitar 65 persen SPPG telah bermitra dengan pemasok di kabupaten yang sama.
Kementerian Pertanian dalam diskusi satu tahun MBG pada April 2026 menyebut perputaran uang dari program ini ke petani, peternak, dan pembudidaya ikan mencapai Rp600 miliar per hari. Kementerian UMKM sebelumnya menyampaikan sekitar 80 persen anggaran MBG dibelanjakan untuk bahan baku pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pekebun.
“Dari sisi ekonomi politik, ini yang membuat MBG punya basis dukungan yang luas. Uangnya berputar di desa, melibatkan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha kecil. Karena itu dampaknya terasa sampai ke kelompok yang selama ini jarang tersentuh program besar pemerintah,” jelas Fadhil.
*Menjaga Manfaat Tetap Merata*
Fadhil menegaskan capaian ini perlu dijaga agar manfaat ekonominya semakin merata. Menurutnya, langkah berikutnya adalah memastikan pelaku usaha kecil di sekitar dapur memiliki akses yang mudah untuk menjadi pemasok.
“Fondasinya sudah terbentuk. Tugas berikutnya memperluas pintu masuk bagi petani dan UMKM kecil, sehingga multiplier effect MBG benar-benar menjangkau lebih banyak keluarga,” pungkasnya.
