Deklarasi Desa Anti Narkoba di Serading Tuai Tanda tanya!, Kades Sebut TNI-Polri Tak Perlu Masuk Struktur Satgas
Analisnews.co.id — SUMBAWA, NTB | Deklarasi Desa Serading sebagai Desa Anti Narkoba yang digelar Pemerintah Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Senin malam (9/11/2026), justru menyisakan tanda tanya. Pasalnya, di tengah semangat memerangi narkotika, muncul pernyataan Kepala Desa Serading, Sahabuddin H. Makasau, yang menyebut unsur TNI dan Polri tidak perlu dimasukkan dalam struktur organisasi Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika tingkat desa.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam forum deklarasi yang dihadiri sekitar 100 orang, termasuk Camat Moyo Hilir Widodo, S.ST., M.Si., perwakilan Danramil 1607-12/Moyo Hilir, perwakilan Kapolsek Moyo Hilir, BNN Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, serta masyarakat.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang masuk dan tidak masuk dalam struktur organisasi. Namun, ketika sebuah desa menyatakan perang terhadap narkoba, mengapa usulan agar aparat keamanan dilibatkan secara formal justru tidak diakomodasi?
Dalam sesi penyampaian aspirasi, salah seorang perwakilan masyarakat secara tegas mengusulkan agar pembentukan Satgas Anti Narkotika melibatkan unsur TNI dan Polri.
Menurut warga, keterlibatan aparat keamanan sangat diperlukan agar kebijakan dan langkah kerja satgas memiliki koordinasi yang jelas serta dapat berjalan efektif di lapangan.
Namun, tanggapan Kepala Desa Serading justru menjadi bagian paling menarik dalam forum tersebut.
Sahabuddin menyampaikan bahwa TNI/Polri tidak perlu dimasukkan dalam struktur organisasi Satgas Anti Narkotika. Ia beralasan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas sudah otomatis siap memberikan pendampingan terhadap setiap persoalan yang terjadi di desa.
“Untuk Satgas yang kita bentuk, TNI/Polri tidak perlu kita masukkan dalam struktur organisasi. TNI/Polri sudah otomatis siap mendampingi. SK akan kita buat khusus lingkup Desa Serading tanpa ada campur tangan pihak lain,”kata kades dalam pernyataan forum tersebut.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka. Jika tujuan pembentukan satgas adalah memperkuat pemberantasan narkoba, mengapa pelibatan formal unsur TNI/Polri dalam struktur justru dianggap tidak diperlukan?
Apakah pemerintah desa memiliki konsep tersendiri mengenai mekanisme kerja, kewenangan, pengawasan, dan koordinasi Satgas Anti Narkotika tersebut?
Pertanyaan ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebab, dukungan aparat keamanan dalam pemberantasan narkotika membutuhkan koordinasi yang jelas dan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.
Dalam sambutannya, Sahabuddin sebelumnya menyampaikan bahwa Desa Serading tengah menghadapi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat.
Ia bahkan mengakui bahwa nama Serading telah mendapat stigma negatif di luar wilayah desa.
“Saya ingin menjadikan deklarasi ini sebagai sejarah kebangkitan Desa Serading dari keterpurukan. Nama Serading di luar sangat negatif. Mari kita konter stigma itu dengan komitmen bersama untuk menjadikan desa kita lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah desa berencana membentuk Satgas Anti Narkotika dengan melibatkan unsur masyarakat hingga tingkat RT/RW.
Tidak hanya itu, operasional satgas tersebut juga direncanakan mendapatkan dukungan anggaran melalui APBDes Tahun Anggaran 2027.
Kades menegaskan deklarasi bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia mengajak masyarakat menghentikan segala bentuk aktivitas negatif yang berkaitan dengan narkotika serta membangun kembali martabat Desa Serading.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan BNN Kabupaten Sumbawa, Adi Mulyana, turut menyampaikan imbauan mengenai bahaya narkotika dan pentingnya melindungi masa depan generasi muda, khususnya di wilayah Kecamatan Moyo Hilir dan Desa Serading.
Sementara itu, Kepala Dusun Ai Nunuk mengusulkan agar komitmen menciptakan lingkungan aman diwujudkan melalui keterlibatan aktif perangkat desa, RT dan RW.
Ia juga mengusulkan pengaturan aktivitas malam hingga pukul 22.30 WITA di wilayah dusunnya serta menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan media sosial yang mengaitkan salah seorang warganya dengan dugaan peredaran narkoba.
Rangkaian deklarasi berakhir sekitar pukul 21.40 WITA dalam keadaan aman dan tertib.
Namun, pekerjaan besar justru baru dimulai. Pemerintah Desa Serading kini dituntut membuktikan komitmennya melalui pembentukan satgas, penyusunan mekanisme kerja, transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi yang jelas dengan aparat penegak hukum.
Pernyataan Kades mengenai tidak perlunya TNI/Polri masuk dalam struktur satgas juga patut mendapatkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah desa mengesampingkan pentingnya keterlibatan aparat keamanan.
Sebab, perang terhadap narkoba bukan persoalan membangun organisasi semata. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, masa depan anak-anak, dan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah desa.
Deklarasi sudah dibacakan. Komitmen sudah disampaikan. Kini masyarakat menunggu bukti nyata. Jangan sampai semangat memerangi narkoba justru menyisakan tanda tanya mengenai siapa yang boleh terlibat dan bagaimana koordinasi pemberantasannya dijalankan. (Red/tim)
