Analisnews.co.id | JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Hal itu disampaikan Rano seusai mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rano, keterbukaan informasi tidak boleh sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan bagian dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam melibatkan masyarakat pada proses pembangunan.
Ia mengakui Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan perkotaan, mulai dari banjir, kemacetan hingga kemiskinan. Namun, selama dua tahun pemerintahan berjalan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut dinilai semakin baik seiring meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan pemerintah.
“Jakarta ini memiliki berbagai persoalan besar, seperti banjir, kemacetan, dan kemiskinan perkotaan. Namun, selama dua tahun kami menjalankan pemerintahan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut semakin baik karena mereka mendapatkan pemahaman,” ujar Rano.
Ia mencontohkan pekerjaan penggantian jaringan pipa PAM Jaya di sejumlah wilayah Jakarta yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Menurutnya, pekerjaan tersebut akan lebih mudah dipahami apabila pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka, termasuk alasan dan urgensi penggantian jaringan pipa yang telah berusia sekitar 100 tahun.
“Ketika masyarakat diberi penjelasan bahwa pipa yang sudah berusia 100 tahun memang harus diganti, mereka bisa memahami. Itulah salah satu bentuk keterbukaan informasi,” jelasnya.
Selain melalui penyampaian informasi terkait program pembangunan, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui forum Budget Talk yang digelar setiap tiga bulan.
Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk realisasi serta tingkat penyerapan anggaran.
Rano menilai, informasi mengenai pengelolaan APBD perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana anggaran daerah digunakan dan bagaimana kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan,” ungkapnya.
Rano berharap budaya keterbukaan informasi semakin mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta.
Dengan informasi yang transparan, jelas, dan mudah dipahami, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi serta mendukung pembangunan ibu kota.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan serta mewujudkan Jakarta yang lebih partisipatif.(red-py).
