Analisnews.co.id | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Yusril, surat pengunduran diri yang ditandatangani Gibran dan ditujukan kepada MPR telah secara tegas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Karena itu, surat tersebut tidak perlu dimaknai sebagai permohonan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi lembaga negara tersebut untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, hal itu terlihat jelas dalam paragraf pertama surat pengunduran diri Gibran.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ujar Yusril di kantornya, kamis(12/11)
Selain menyatakan berhenti, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Yusril menilai, permintaan tersebut merupakan permohonan untuk memproses konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan meminta MPR menyetujui atau menolak keputusan tersebut.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril.
Presiden Usulkan Dua Nama Pengganti
Lebih lanjut, Yusril merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Yusril menekankan, setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut dia, kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional menjadi penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan ketatanegaraan Indonesia.
Red-PY.
