Close Menu
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

BCL Lepas Julukan ‘Unge’, Eksplorasi Musik Dance Lewat ‘Putusin Aja’

Gelar Green Policing Polsek Kapuas Hilir Tanam Pohon Dan Bersihkan Lingkungan Bersama Masyarakat

Kapolri Tegaskan Penegak Hukum Harus Tunduk pada Hukum

Facebook X (Twitter) Instagram
Analis
Subscribe Now
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
Analis
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
You are at:Home»Nasional»Kapolri Tegaskan Penegak Hukum Harus Tunduk pada Hukum
Nasional

Kapolri Tegaskan Penegak Hukum Harus Tunduk pada Hukum

yadiBy yadi13 November 2026 7:33 PM003 Mins Read
Share Facebook Twitter WhatsApp
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Analisnews.co.id | JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.

“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.

Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu, tetapi oleh komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kewenangan kepolisian tetap dijalankan sesuai aturan. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.

Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.

Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menilai, hal yang akan dikenang dari seorang pejabat bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan komitmen dalam menjaga kebenaran dan keadilan.

“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.(red-phy).

Share. Facebook Twitter WhatsApp
Previous ArticleLisa BLACKPINK Rilis Single Baru ‘Leave With Me’, Dokumenter Hadir di YouTube
Next Article Kapolri Tegaskan Penegak Hukum Harus Tunduk pada Hukum
yadi

Related Posts

Kapolri Tegaskan Penegak Hukum Harus Tunduk pada Hukum

13 November 2026 7:35 PM

AKSI GREEN POLICING, KAPOLSEK KAPUAS TENGAH BERSAMA PERSONEL DAN MASYARAKAT BERGOTONG ROYONG BERSIHKAN MASJID AL-FURQAN

13 November 2026 1:41 PM

JUM’AT BERKAH, KAPOLSEK KAPUAS TENGAH BERBAGI SNACK DI MASJID AL-FURQAN DESA PUJON

13 November 2026 1:27 PM
© 2026 analisnews. Designed by analisnews.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.