TAPANULI UTARA – analisnews.co.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemulihan Pascabencana bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, yang berlangsung di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., serta dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., bersama jajaran, staf ahli, tim pakar, dan tim teknis Kemenko PMK.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kabupaten Tapanuli Utara. Menurutnya, kehadiran Tim Kemenko PMK merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan, tetapi juga mengembalikan kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.
“Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama, koordinasi lintas sektor, serta dukungan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” demikian disampaikan Wakil Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turut menyampaikan sejumlah kebutuhan dan prioritas penanganan pascabencana, meliputi percepatan pemulihan sektor perumahan dan permukiman, rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Wakil Bupati menjelaskan bahwa penanganan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan dukungan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran Kemenko PMK sangat diharapkan dalam memfasilitasi koordinasi antarkementerian dan lembaga agar berbagai usulan serta kebutuhan daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Melalui forum monitoring dan evaluasi ini, Pemkab Tapanuli Utara juga berharap memperoleh arahan strategis, pendampingan teknis, serta rekomendasi dari para pakar untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat seluruh tahapan pemulihan.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dan langkah dalam membangun kembali Tapanuli Utara yang lebih kuat dan tangguh terhadap bencana.
Semangat Build Back Better, Safer and Sustainable menjadi landasan penting dalam proses pemulihan, yakni tidak hanya membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi juga menciptakan kondisi masyarakat dan wilayah yang lebih aman, tangguh, serta berkelanjutan di masa mendatang.(ABB)
