
Jakarta, Analisnews.co.id, (19/11) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) Tahun 2026. Berkolaborasi dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, kampanye ini akan dilaksanakan melalui rangkaian roadshow di 50 (lima puluh) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada 19 November hingga 10 Desember 2026.
Mengusung tema “Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak”, kampanye ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran serta keterlibatan publik dalam mencegah kekerasan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya berkembang dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan, kesetaraan, dan perlindungan hak setiap warganya.
Melalui pesan kampanye “Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan”, masyarakat diajak untuk mengambil peran dalam memutuskan rantai kekerasan. Pesan ini menekankan pentingnya pencegahan sejak dini, keberpihakan kepada penyintas melalui dukungan yang aman dan tanpa stigma, serta komitmen bersama untuk memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini.
Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPPA) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani tercatat sebanyak 1.682 kasus pada 2023, meningkat menjadi 2.041 kasus pada 2024, dan 2.269 kasus pada 2025. Sementara itu, pada periode 1 Januari hingga 12 November 2026, Pusat PPPA telah menangani 2.210 korban.
Peningkatan jumlah kasus yang tercatat dan ditangani tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kejadian kekerasan dalam proporsi yang sama. Hal tersebut juga dapat mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Meski demikian, kekerasan masih berpotensi tidak terungkap karena korban menghadapi rasa takut, malu, ancaman, maupun stigma dan sikap menyalahkan korban.
Dinas PPAPP memperkuat layanan perlindungan melalui Pusat PPPA yang menyediakan penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, serta rujukan dan pemulihan korban. Akses pengaduan juga diperluas melalui 44 Pos Pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan, 69 Pos SAPA di moda transportasi baik itu LRT, MRT dan Transjakarta, 12 Pos SAPA di perguruan tinggi dan 1 Pos SAPA di Terminal Pulo Gebang serta didukung layanan penerimaan pengaduan selama 24 jam melalui Telepon Hotline di 0813-176-176-22 atau WhatsApp Hotline di 0852-1786-6445. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Jakarta Siaga melalui nomor 112.
Selain memperkuat layanan, Dinas PPAPP mendorong perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, pengelola RPTRA, serta unsur masyarakat lainnya diharapkan berperan dalam memberikan edukasi, melakukan pencegahan, mengenali indikasi kekerasan, memberikan dukungan awal yang aman, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat.
Dalam rangkaian kampanye, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan materi bertajuk “Jakarta Aman bagi Perempuan dan Anak: Suara Warga, Komitmen Bersama”. UPTD PPA akan membahas “Akses Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jakarta”, sedangkan perguruan tinggi akan mengangkat tema “Mengubah Cara Pandang dan Perilaku untuk Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Nyata dan Digital”.
Kegiatan ini menargetkan sekitar 50 peserta di setiap lokasi. Peserta berasal dari unsur RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, serta Majelis Taklim. Pelaksanaan kampanye juga melibatkan 13 perguruan tinggi.
Melalui kampanye ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bentuk dan dampak kekerasan, tidak menyalahkan korban, serta mengetahui akses layanan dan mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Dukungan terhadap korban perlu diberikan dengan menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan martabat mereka.
Pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat kepedulian dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta diharapkan menjadi kota yang semakin aman dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.
Informasi Media:
Humas Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta