Pemerintah Siapkan 10.000 Bedah Rumah untuk Keluarga Siswa Sekolah Rakyat

Analisnews.co.id | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial dalam mendukung Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Kedua kementerian membicarakan langkah strategis untuk mengintegrasikan program pendidikan dan perumahan sebagai bagian dari prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah kabupaten.

“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 hektare yang dimiliki pemerintah kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap program tersebut, terutama dalam penyediaan hunian layak bagi keluarga peserta didik.

Dalam pertemuan itu, pemerintah turut membahas backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Penyediaan rumah layak dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat.

Program Sekolah Rakyat sendiri saat ini tersebar di 166 titik di Indonesia dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 14.913 siswa serta lebih dari 13.900 orang tua siswa.

Menteri PKP menegaskan integrasi data antar kementerian menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran, termasuk dalam pelaksanaan program bedah rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sebagai tindak lanjut usulan dari Kementerian Sosial, Kementerian PKP memutuskan mengalokasikan 10.000 unit BSPS pada 2026 untuk renovasi rumah tidak layak huni milik keluarga siswa Sekolah Rakyat.

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000,” ujar Menteri PKP dalam pertemuan tersebut.

Program renovasi itu ditujukan membantu masyarakat yang telah memiliki rumah, namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni.

Pertemuan juga membahas rencana kunjungan lapangan ke sejumlah daerah guna memastikan kesiapan implementasi Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah.

Kolaborasi kedua kementerian diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat.