Pengurus Daerah KBBP Kaltara Mendukung Evita Nursanty Menjadi Ketum KBBP Periode 2026-2031

Analisnews, jakarta. Ketua Umum KBBP Polri, Evita Nursanty, mengatakan di acara pembukaan Munas KBBP Polri VI tahun 2026 di Jakarta.

Ketua Pengurus Daerah KBBP Polri Kaltara Fransisco mengatakan kepemimpinan evita nursanty, telah memberikan arah yang jelas untuk organisasi.

Menurut Fransisco, Ketua Umum evita sudah membuktikan kepemimpinnannya selama lima tahun terakhir.

Munas daerah telah terlaksana di 34 propinsi, bagi kami itu menunjukan komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Fransisco yang juga dikenal sebagai salah satu Advokat ternama di Bumi Benuanta menegaskan bahwa dukungan dari Kalimantan Utara terhadap kepemimpinan saat ini sangat jelas.

“Kalau dari kami di Kaltara, satu kata: lanjutkan,” tegasnya.

Meski mengakui adanya dinamika dan perbedaan pandangan di internal organisasi menjelang Munas, Fransisco mengajak seluruh peserta, khususnya jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD), untuk tetap menjaga persatuan dan mengedepankan semangat kekeluargaan.

“Mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada kontra. Itu hal biasa dalam organisasi. Tetapi yang paling penting, kita tetap solid dan jangan sampai ada kegaduhan,” katanya lagi.

Ia menekankan bahwa KBPP Polri memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh kader harus menjaga marwah organisasi.

“Kita ini anak polisi, bukan sekadar mitra polisi. Ada tanggung jawab moral yang harus kita jaga bersama demi nama besar organisasi dan institusi,” ungkap Fransisco.

Di akhir keterangannya, ia berharap seluruh peserta Munas dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi.

“Saya berharap teman-teman tetap menjaga kekompakan, menjunjung tinggi musyawarah, dan memastikan Munas ini melahirkan keputusan yang membawa KBPP Polri semakin maju,” tutupnya.

Munas VI KBPP Polri 2026 menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat konsolidasi nasional guna mendukung peran strategis organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.