
Analisnews.co.id, JAKARTA — Wacana penguatan arah pembangunan nasional kembali mencuat seiring pertemuan sejumlah tokoh, aktivis, dan akademisi di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Forum tersebut membahas pentingnya menghadirkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan jangka panjang Indonesia.
Pertemuan ini turut menyinggung pemikiran Try Sutrisno mengenai perlunya kembali pada fondasi konstitusi yang dinilai mampu menjaga konsistensi arah kebijakan nasional. Sejumlah peserta menilai, absennya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat pembangunan cenderung berubah mengikuti dinamika politik setiap pergantian pemerintahan.
Salah satu peserta, Hardjuno Wiwoho, menyebut bahwa tanpa haluan negara yang jelas, kebijakan pembangunan berisiko tidak berkelanjutan. Ia menilai, arah pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi memiliki visi jangka panjang yang terukur.
“Ketika tidak ada panduan seperti GBHN, arah pembangunan bisa berubah setiap lima tahun. Ini berpotensi mengganggu kesinambungan program nasional,” ujarnya.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan fokus pada kepentingan jangka panjang. Para peserta sepakat bahwa kebijakan publik perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kepentingan jangka pendek.
Gagasan penguatan kembali haluan negara ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Dalam berbagai pandangan yang disampaikan, penguatan konstitusi dinilai penting agar arah pembangunan nasional tetap konsisten sekaligus adaptif terhadap tantangan zaman.
Meski demikian, wacana ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut serta dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memastikan setiap gagasan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Reporter : Ayhano