Blora – Analisnews : Pemkab Blora mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 215 miliar, yang akan digunakan khusus sebagai salah satu langkah strategis. Hal itu ditempuh Pemkab Blora, setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Tahun ini, Blora mengalami pemotongan dana sebesar Rp 55 miliar, masing-masing terdiri dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 28 miliar dan DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 27 miliar.
Mengapa Pemkab Blora mengambil langkah Strategis tersebut ? Jawabannya untuk menganggarkan 41 ruas jalan, yang kondisinya sudah sangat memprihatikan.
Salah satu contoh bisa dilihat di Jalan-Balong-Kepoh, yang viral di media sosial karena rusaknya yang dianggap membahayakan pengguna jalan.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda, menjelaskan bahwa 41 ruas jalan yang akan diperbaiki sudah melalui proses kajian teknis dan ditetapkan sebagai prioritas.
“Sudah tetap ya, 41 ruas. Dananya dari pinjaman Pemkab sebanyak Rp 215 miliar,” ujar Nidzamudin saat dikonfirmasi, Senin (7/4).
Menurutnya, langkah ini menjadi solusi cepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah realitas pemangkasan anggaran dari pusat.
Namun, Pemkab tidak hanya mengandalkan pinjaman. Secara keseluruhan, total dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan jalan di tahun ini mencapai Rp 270 miliar, yang berasal dari kombinasi antara pinjaman daerah, APBD, dan dana bantuan provinsi (Banprov).
Langkah konkret pun disiapkan segera setelah Hari Raya Idulfitri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan langsung mengirim proposal pinjaman ke sejumlah bank, baik milik negara maupun swasta.
“Ditujukan ke direktur bank masing-masing. Cuma dikirim ke bank yang ada di sini. Segera setelah lebaran,” kata Komang.
Beberapa bank yang menjadi target pengajuan pinjaman antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, hingga Bank Jateng.
Nantinya, Pemkab akan bekerja sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan berdasarkan bunga pinjaman yang ditawarkan masing-masing bank.
“Setelah itu kami akan menunggu balasan. Kemudian kami koordinasi dengan KJPP dan akan menilai, merangking,” tambahnya.
Tujuannya jelas, agar Blora bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga paling rendah, sehingga beban fiskal daerah tetap terkendali.
Langkah Pemkab Blora ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan memang harus menjadi prioritas karena kerusakan jalan sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Pinjaman ini sudah dibahas bersama Dinas PU dan TAPD,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dewan mendukung rencana pinjaman demi mempercepat realisasi pembangunan jalan, mengingat banyak warga yang mengeluhkan kerusakan akses transportasi yang berdampak langsung pada mobilitas, perekonomian lokal, hingga akses layanan publik.
Kondisi infrastruktur jalan yang rusak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keselamatan dan pertumbuhan ekonomi.
Akses jalan yang buruk menyulitkan distribusi hasil pertanian, memperlambat arus barang dan jasa, serta menambah biaya logistik masyarakat.
Berdasarkan data DPUPR Blora, hingga akhir tahun 2024, lebih dari 350 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak sedang hingga berat, terutama di daerah yang sering terkena hujan dan rawan longsor.
Pemerintah berharap dengan suntikan dana pinjaman tersebut, pemulihan infrastruktur bisa dilakukan lebih luas dan merata.
“Kami targetkan ruas-ruas prioritas ini bisa langsung dibenahi begitu dana cair,” ucap Nidzamudin.
Dengan langkah ini, Pemkab Blora menunjukkan komitmennya untuk tidak berdiam diri menghadapi keterbatasan anggaran.
Meski lewat jalur pinjaman, perbaikan 41 ruas jalan rusak ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang selama ini terpaksa hidup dengan infrastruktur minim.
Jika seluruh proses berjalan lancar, masyarakat Blora bisa berharap bahwa pertengahan hingga akhir tahun 2025 akan menjadi momentum penting perbaikan kualitas jalan.
Jalan rusak yang selama ini menjadi momok, perlahan akan berubah menjadi akses yang mulus dan layak digunakan.
Satu hal yang pasti, jalan yang baik adalah fondasi ekonomi daerah yang kuat. Kini, masyarakat hanya tinggal menanti bukti nyata di lapangan.
