Sumatra Barat.Analisnews.co.id
Setelah di kukuhkan kaberadaan LP KPK Pengawal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sumatra Barat pada tanggal 15 Maret 2023,
Dengan Hadirnya LP KPK Pengawal ini tetap akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah dan Perusahaan dalam mengawal seluruh kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat membutuhkan pendampingan di desa desa terpencil .
Lembaga Pengawal kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP KPK komisi Daerah KOMDA Provinsi Sumatra Barat juga akan mengkaji terkait seluruh Penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) masih menyisakan banyak persoalan diantaranya soal sasaran CSR, ketepatan penggunaan dana, serta apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung? Masalah tersebut terungkap “Kemitraan Strategis antara LP KPK dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”, Insoallah kami sebagai pimpinan exsekutif LP KPK komda Sumbar akan mewujudkan impian ini membantu masyarakat pedesaan tentang kemiskinan,pendidikan,pembangunan di segala bidang .
Zulhakim sebagai Ketua exsekutif Komisi Daerah KOMDA LP KPK Provinsi Sumatra Barat sangat Antusias terhadap Anggota atau pengurus Divisi”LP KPK akan tetap berusaha memberikan kesejahteraan berkelanjutan maka selalu memberi saran Tidak di Bolehkan Pakai Celana Levis jangan ada kesan Premanisme wajib bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP) dan memperhatikan kode etik selalu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dan suasta.
Untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan maka kita LP KPK harus mengimbangi Pemerintah,Perusahaan dan Masyarakat jangan sampai saling membelakangi,sebenarnya sangat banyak kegiatan atau inkam bagi Lembaga Suadaya Masyarakat baik di domestik atau luar negri .
Contoh terkait Dana Hibah
Telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Permendagri tersebut, ada beberapa persyaratan minimal organisasi kemasyarakatan yang dapat diberikan bantuan dana hibah. Pertama, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kedua, memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan,” jelasnya.
Untuk LP KPK Pengawal di Sumatra barat insoallah telah Resmi dan kami dari Pimpinan exsekutif dan Tim Pembina serta Tim Penasehat ,Semua Divisi Divisi Komda LP KPK Sumatra barat Telah sepakat akan mengajukan surat pemberitahuan atau Silaturahmi Tatap Muka ke pada semua instansi/Lembaga Tingkat provinsi dan kabupaten kota guna menjalin kerja sama kemitraan.
Lembaga pemerintah bekerja sama dengan Lp KPK untuk memberikan layanan publik seperti kesehatan, pendidikandan sanitasi. Kerja sama terlaksana dalam berbagai bentuk, termasuk nota kesepahaman, kontrak dan dana hibah.
Di Indonesia, pemerintah nasional dan lokal menyediakan sejumlah dana untuk layanan sosial dan masyarakat. Dana bantuan sosial (bantuan sosial, bansos), misalnya, dapat digunakan untuk program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau bantuan bencana.(Jhon Subang.)
