Gorontalo

“Penempatan ruang pelayanan difokuskan pada satu tempat dan fasilitas lainnya dilengkapi agar masyarakat bisa lebih terarah mendapatkan akses pelayanan” tutur Erbata.

Hal ini terlihat dari pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah memasuki tahap observasi/verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.

Hari ini giliran Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dievaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Hari ini kita mengikuti desk evaluasi bersama TPI, kita memaparkan semua capaian yang sudah dilakukan dan menerima masukan untuk perbaikan baik dalam pemenuhan data dukung, sarpras maupun pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

“Lebih Lanjut, Hadiyanto menegaskan bahwa Pengetahuan dan Kapasitas memadai merupakan modal utama pejabat PPNS.

Kali ini tim evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dokumen kebutuhan sarana dan prasarana UPT, tindak lanjut pembahasan roadmap bangunan, monitoring e-performance serta standar pelayanan.

Selanjutnya kegiatan Operasi “JAGRATARA” ini juga dilaksanakan secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia. Di Gorontalo.

“Sebagai tindakan nyata yang harus kita ambil dari amanat negara yang termaktub dalam Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tersebut, saya menghimbau kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo untuk senantiasa menjaga konsistensi dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dengan memperhatikan 6 prinsip”, ucap Kakanwil Pagar Butar Butar.

“Perkemahan kali ini mengangkat Tema” Dengan Perjusami kita tingkatkan semangat belajar berkarya dan berahlak mulia”kata Hasna Katili Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Gorontalo.