Example 728x250
Terkini

Rakor TPPS Kabupaten Garut : Upaya Penting Pemerintah Dalam Menghadapi Stunting

97
×

Rakor TPPS Kabupaten Garut : Upaya Penting Pemerintah Dalam Menghadapi Stunting

Sebarkan artikel ini
IMG 20231205 WA0050 2
Garut, Analisnews.co.id – Berbagai upaya dan usaha guna mengurangi serta meminimalisir adanya Stunting. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula DPPKBPPPA Garut, Selasa (05/12/2023).

Kepala DPPKBPPPA Garut, Yayan Waryana, menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengatasi stunting sehingga dapat hidup lebih sehat.

“Pemenuhan makanan sehat yang bergizi, terus kebiasaan, adat istiadat itu bisa membentuk sebuah pemikiran _mindset_ agar mereka bisa bangun,” ucap Yayan usai memimpin rakor.

Yayan menambahkan, masyarakat harus dapat lebih mandiri dan tidak hanya menunggu adanya bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Dalam hal ini pihaknya hanya memberikan advokasi, sosialisasi, serta pemahaman terkait perubahan perilaku agar masyarakat bisa membangun diri sendiri sehingga dapat menghindari serta terlepas dari kondisi stunting.

“Nah, itulah barangkali yang kita semua selalu berkumpul. Bukan hanya kali ini ya, rapat koordinasi ini adalah rapat untuk mengevaluasi,” lanjutnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, menyampaikan pencapaian penghargaan Anugerah Stunting Award dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan meraih penghargaan terbaik ketiga dalam Aksi Konvergensi dan terbaik kedua untuk Inovasi Penurunan Stunting.

“Adapun kondisi stunting kita hari ini kita juga mendapatkan apresiasi insentif fiskal dari pemerintah pusat, di Kabupaten Garut dialokasikan untuk PMT balita stunting. Dan hari ini sudah kita bagikan ke puskesmas dan kemarin saya lihat Pak Bupati ikut membagikan di wilayah-wilayah selatan,” ucap dr. Tri.

Pihaknya juga telah melakukan pengukuran dan penimbangan pada tahun ini sehingga menghasilkan angka stunting di Kabupaten Garut sekitar 11,8%. Meskipun begitu, saat ini masih menunggu hasil rilis SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ia menerangkan, Pemkab Garut telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan stunting, diantaranya yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif, di mana, pihaknya melakukan upaya intervensi spesifik dengan melaksanakan beberapa program, yaitu Memastikan Semua Ibu Hamil Terlayani (MELANI), Remaja Putri Sehat Bebas Anemia (RISSA), dan Temukan, Obati, Sayangi, balita Stunting (TOSS).

“TOSS stunting itu kita berbicara tentang pemberian makanan tambahan, temukan obati, sayangi, balita stunting, tapi di dalamnya kita juga bicara tentang edukasi tentang ASI eksklusif, kita juga edukasi dengan pemberian makanan pendamping ASI dan tentunya juga bicara tentang PHBS. Kita juga bicara tentang STBM,” katanya.

Ia berharap, adanya kegiatan ini semua permasalahan stunting di Kabupaten Garut dapat diidentifikasi dan dipecahkan, sehingga dapat menemukan solusi penanganan stunting yang efektif di Kabupaten Garut.

“Dengan kegiatan rapat ini mudah-mudahan membuahkan suatu evaluasi-evaluasi yang sangat berharga untuk tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang,” katanya.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBPPPA Garut, Budi Kusmawan, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan implementasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN. Evaluasi kegiatan percepatan penurunan stunting dilakukan, mencapai 90% pelaksanaan. Langkah selanjutnya, akan diadakan rapat koordinasi pada bulan Desember untuk mengisi 8 Aksi Konvergensi.

Budi memaparkan, dalam rakor membahas evaluasi terkait dengan kegiatan percepatan penurunan stunting di setiap SKPD, yang telah direncanakan di awal tahun 2023.

“Kegiatan-kegiatan baik itu di kecamatan atau desa lokus maupun kegiatan percepatan penurunan stunting secara umum di Kabupaten Garut ini sudah terlaksana hampir 90% kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan percepatan penurunan stunting,” ucapnya.

Setelah rakor ini, pihaknya akan menyelenggarakan kembali rapat koordinasi di minggu ketiga bulan Desember, guna mengisi secara tuntas 8 Aksi Konvergensi yang ada di aplikasi Aksi Bangda milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

“Di samping pelaksanaan di lapangan, juga pelaporannya insha Allah akan kita targetkan 100%. Termasuk kita juga insha Allah akan mengundang para camat, para kepala desa, yang menjadi lokus terkait dengan percepatan penurunan stunting di tahun 2023,” tandasnya. (Diky)