Analisnews.co.id — Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dokumen sejarah ataupun slogan yang hanya diucapkan dalam seremoni kenegaraan. Di tengah tantangan ekonomi nasional dan ketidakpastian global yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila harus hadir sebagai pedoman nyata dalam membangun bangsa, terutama dalam memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Tahun ini peringatan mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia.”
Sejumlah tokoh bangsa dan pejabat tinggi negara turut hadir dalam upacara tersebut. Di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Menurut Presiden, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini memiliki relevansi yang kuat dengan situasi dunia saat ini yang diwarnai pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, hingga ketidakpastian ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, Indonesia memiliki fondasi yang kokoh, yakni Pancasila.
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara,” ujar Presiden.
Ia menegaskan, Pancasila lahir dari pengalaman sejarah, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah menjadi konsensus nasional yang memungkinkan Indonesia tetap berdiri sebagai satu bangsa meski terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan tradisi yang beragam.
Dalam pidatonya, Presiden memberi perhatian khusus pada tantangan pembangunan ekonomi nasional. Meski ekonomi Indonesia terus bertumbuh selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan tersebut harus dipastikan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Presiden menyoroti besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mulai dari tembaga, emas, timah, nikel, logam tanah jarang, batu bara, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas pertanian. Namun, menurutnya, selama ini manfaat dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” kata Presiden.
Karena itu, pemerintah menempatkan transformasi ekonomi sebagai salah satu tugas sejarah yang harus dijalankan. Transformasi tersebut diarahkan menuju ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Presiden menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan semata mengejar pertumbuhan, melainkan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, menjunjung persatuan, berpihak kepada rakyat, serta berkeadilan sosial. Dalam perspektif tersebut, kekayaan alam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.
Pembangunan, lanjut Presiden, tidak boleh hanya menghasilkan capaian statistik. Lebih dari itu, pembangunan harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat, termasuk bagi keluarga miskin, petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha kecil, koperasi, hingga masyarakat desa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan terus memperkuat program hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Presiden juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan mengalir ke luar negeri. Ia mengakui bahwa agenda transformasi besar tersebut tidak akan berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, berbagai kebijakan reformasi akan menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa bangsa yang besar harus memiliki keberanian mengambil keputusan yang benar demi masa depan. Indonesia, katanya, tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang hanya demi kenyamanan sesaat.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kembali pesan Soekarno tentang pentingnya berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian, menurutnya, merupakan inti dari kedaulatan bangsa.
Menutup pidatonya, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa Pancasila telah menjadi perekat bangsa selama lebih dari delapan dekade. Jika dijalankan secara konsisten dalam kehidupan politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menjadi negara maju yang makmur sekaligus dihormati di dunia internasional.
“Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya,” pungkas Presiden.
